Tugas pokok Dinas Perkebunan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan serta kewenangan yang diserahkan Kabupaten/ Kota kepada Provinsi.

Sedangkan fungsi Dinas Perkebunan adalah perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, pemberian perijinan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan kebijakan yang ditetapkan Gubernur, sebagaiberikut :

• Penyusunan pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun yang meliputi pemetaan batas kebun dan hutan serta pengembangan perkebunan pada kawasan budidaya, berdasarkan jenis komoditas.
   
• Penyusunan pedoman pengwilayahan perkebunan.
   
• Pelaksanaan pengawasan & pengendalian, pemanfaatan lahan perkebunan pada wilayah pengembangan perkebunan.

• Pembinaan pengolahan hasil perkebunan pada kawasan pengembangan perkebunan.
   
• Penyusunan perencanaan makro perkebunan lintas kabupaten/ kota.
   
• Penyelenggaraan perizinan, bimbingan usaha, pemanfaatan lahan dibidang usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.
   
• Pelaksanaan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan.
   
• Pembinaan dana pengawasaan pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diverifikasi budidaya perkebunan.
   
• Penyusunan pedoman kebijaksanaan penanganan perlindungan tanaman dan pengamatan, pengawasan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta Pengendalian Hama Terpadu (PHT) tanaman perkebunan.
   
• Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan pengembangan teknologi terapan dibidang perkebunan.
   
• Penyelenggaraan koordinasi dan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi ajuran.
   
• Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam benntuk leges, iuran, retribusi dan lain- lain dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
   
• Penyelenggaraan promosi komoditas/ hasil perkebunan.
   
• Penyelenggaraan administrasi/ tata usaha Dinas Perkebunan.